Motivasi DPR Mempercepat Legislasi
Percepatan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana menimbulkan perhatian luas, baik dari publik maupun pakar hukum. DPR menyebut urgensi harmonisasi dan adaptasi terhadap kejahatan modern sebagai alasan utama. Pasal-pasal lama dianggap tidak lagi sesuai dengan tantangan hukum saat ini, sehingga penyesuaian dinilai mendesak untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.
Tantangan Kejahatan Modern yang Memicu Revisi
Kejahatan berbasis teknologi, transaksi digital, dan kejahatan lintas negara membutuhkan aturan yang lebih responsif. Aparat penegak hukum kesulitan menindak kasus apabila regulasi lama masih berlaku. Percepatan pembahasan RUU bertujuan menutup celah hukum yang ada dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat. Dengan begitu, efektivitas penegakan hukum dapat meningkat secara signifikan.
Efisiensi Politik dan Konsolidasi Fraksi
Percepatan pembahasan juga terkait dengan dinamika internal DPR. Ketika fraksi-fraksi besar telah sepakat mengenai urgensi RUU, proses legislasi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Namun, publik sering meragukan apakah percepatan ini tetap mempertahankan kualitas pembahasan dan ruang konsultasi publik. Efisiensi politik seharusnya tidak mengorbankan ketelitian kajian hukum.
Kekhawatiran Minimnya Partisipasi Publik
Pembahasan RUU yang cepat sering menyisakan sedikit ruang bagi publik untuk memberi masukan. Akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil membutuhkan waktu untuk menelaah naskah dan menyampaikan kritik. Kurangnya partisipasi publik dapat meningkatkan risiko pasal bermasalah, multitafsir, atau menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Untuk menjaga kualitas legislasi, DPR perlu memperkuat mekanisme transparansi. Publikasi draf secara berkala, keterlibatan pakar hukum, serta ruang diskusi terbuka dapat memastikan bahwa percepatan tidak mengurangi kualitas dan akuntabilitas RUU. Proses legislasi yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan perubahan hukum pidana benar-benar bermanfaat.
Kesimpulan
Percepatan RUU Penyesuaian Pidana merupakan respons DPR terhadap perkembangan kejahatan modern dan kebutuhan harmonisasi hukum. Meski percepatan dapat dibenarkan, transparansi, partisipasi publik, dan kajian mendalam tetap menjadi elemen penting. Dengan keseimbangan ini, revisi hukum pidana dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif serta memperkuat legitimasi sistem hukum nasional.
